PARAMETERTODAY, Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri melalui Subdit III Jatanras berhasil mengungkap jaringan tindak pidana perjudian online (judol) berskala internasional yang beroperasi di sejumlah wilayah Indonesia.
Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut atas perintah Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto kepada Kapolri dalam Program Asta Cita ke-7 terkait pemberantasan judi online.
Dalam pengungkapan tersebut, Bareskrim Polri menindaklanjuti sejumlah laporan polisi sejak Agustus hingga Desember 2025. Operasi penegakan hukum dilakukan secara serentak di berbagai wilayah, antara lain Kabupaten Pamekasan, Kota Tangerang, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, hingga Kabupaten Cianjur.
Dari hasil pengungkapan tersebut, penyidik mengamankan puluhan tersangka yang memiliki peran berbeda-beda, mulai dari pemilik dan pengelola situs judi online, admin keuangan, penyewa rekening operasional, pengelola payment gateway, hingga pihak yang berperan dalam pencucian uang hasil perjudian online. Situs judi online yang diungkap antara lain T6.com, WE88, PWC (Play With Confidence), serta jaringan situs 1XBET yang terhubung dengan jaringan Asia, Eropa, dan Asia Tenggara.
Selain para tersangka, penyidik juga menyita barang bukti dalam jumlah besar berupa komputer, laptop, handphone, buku tabungan, kartu ATM dari berbagai bank, token perbankan, dokumen perusahaan, kendaraan roda empat, hingga ratusan rekening koran. Dalam pengungkapan ini, penyidik telah memblokir sedikitnya lebih dari 100 rekening bank dan masih terus melakukan pengembangan bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Wira Satya menegaskan bahwa pengungkapan jaringan perjudian online ini merupakan bentuk keseriusan Polri dalam menindak kejahatan yang merusak sendi sosial dan ekonomi masyarakat.
“Pengungkapan jaringan perjudian online internasional ini adalah wujud komitmen Polri dalam melaksanakan perintah Presiden dan Kapolri untuk memberantas judi online. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang luas dan merugikan masyarakat,” ujar Brigjen Pol Wira Satya, Jum’at (2/1/2026).
Ia menjelaskan, dari hasil penyidikan sementara, jaringan judi online tersebut dalam kurun waktu satu tahun diketahui memperoleh omzet hingga ratusan miliar rupiah. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya difokuskan pada pelaku lapangan, tetapi juga menyasar aliran dana dan aset hasil tindak pidana.
“Kami tidak berhenti pada penangkapan pelaku. Penyidik terus menelusuri aliran dana, aset, serta pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk yang berperan dalam pencucian uang. Seluruh proses dilakukan secara profesional, transparan, dan berkeadilan,” tambahnya.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 303 KUHP, Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp10 miliar.
Dittipidum Bareskrim Polri akan terus melakukan pengembangan kasus, pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti digital, serta berkoordinasi dengan perbankan, Kominfo, PPATK, dan Kejaksaan guna memastikan proses penegakan hukum berjalan tuntas.
Polri juga mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas perjudian online dalam bentuk apa pun serta berperan aktif melaporkan apabila menemukan indikasi praktik judi online di lingkungan sekitarnya.
Terkait pengungkapan Judi online oleh Bareskrim Polri ini, oleh sejumlah warga masyarakat, Polri belum serius untuk memberantas aksi kegiatan Judol. Menurut warga hingga detik ini, kegiatan Judol masih berlangsung dan dilakukan secara terang terangan.
“Saya mengapresiasi Polri yang sudah mengungkap Judi Online jaringan internasional. Tapi, saya melihat Polri belum sepenuh hati dan belum maksimal untuk memberantas kegiatan Judi online. Karena, kegiatan judi online masih berlangsung hingga detik ini,”ujar Martahan kepada media ini, Jumat (2/01/2026) di Jakarta.
Menurut Martahan, dirinya masih menyaksikan masyarakat bermain judi online di sejumlah tempat. Di Jakarta dan Bekasi. Para pemain Judi online juga sangat mudah mengakses Judol melalui telepon selulernya.
“Inilah bukti bahwa, kegiatan Judi online masih marak. Apalagi situs Judi online yang dibongkar itu bukanlah situs judi online yang diminati masyarakat pemain Judol. Padahal, memberantas Judol bukan hal yang sulit, Jika Polri dan aparat terkait serius untuk memberantasnya,”kata Martahan.
Martahan menyarankan, Jika Pemerintah dan aparat keamanan serta aparat terkait serius untuk memnerantas Judol, sebaiknya membentuk Satuan Tugas Khusus berantas Judol atau Satgas khusus. Polri bekerja sama dengan Pihak Kementerian Digital, PPATK dan aparat terkait lainnya.
“Kementerian Digital itu, sebenarnya memiliki kemampuan yang cukup mumpuni untuk menghentikan kegiatan Judol. Di kementerian Digital sudah banyak Ahli yang mampu dan bisa menyetop kegiatan Judol. Di tubuh Polri juga kita punya Bagian Siber. Yang dua ini aja digabung untuk kerja bersama, kegiatan Judol saya pastikan bisa habis dari dunia maya,”ujar Martahan menambahkan.
Namun, lanjut Martahan, apakah Pemerintah serius? Yang ada kata dia, Judol itu, sangat subur bagaikan jamur. Satu situs diblokir, seribu situs akan tumbuh. Jadi, lanjut Martahan, harus ada niat dan keseriusan dari Pemerintah dan aparat keamanan serta aparat terkait. (Bes/Baho).
