PARAMETERTODAY.COM, Samosir -Jelang empat bulan berlangsung,Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Penataan kawasan kumuh dan Bedah Rumah di Kabupaten Samosir hingga pertengahan Juli 2026 belum juga ada pengerjaan fisik seperti yang direncanakan.
Program yang disampaikan langsung
oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, pengerjaan fisik akan dumulsi Mei 2026.
Saat meninjau lokasi di Huta Lumban Sinaga, Desa Tomok, Kecamatan Simanindo, pada 25 Maret 2026 lalu, Menteri PKP sempat meminta Pemkab Samosir melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) untuk bekerja keras mengawal program tersebut.
Maruarar juga meminta Golfried Harianja yang saat itu masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkim Kabupaten Samosir.
Pada saat yang bersamaan, seorang pejabat Kementerian PKP juga menyampaikan kepada Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom, bahwa pihaknya membutuhkan langkah proaktif dari Dinas Perkim agar seluruh usulan dapat segera diproses melalui sistem SIBARU.
Kami perlu langkah proaktif dari Dinas Perkim. Segera diusulkan SIBARU yang baru, karena semua harus melalui sistem, termasuk yang BSPS,” ujar pejabat kementerian tersebut.
Mendengar hal itu, Menteri Maruarar kemudian menanyakan kapan seluruh usulan tersebut dapat diselesaikan.
Dengan tegas, Golfried Harianja saat itu menyatakan seluruh dokumen akan masuk pada keesokan harinya.
“Izin Pak, besok sudah masuk,” jawab Golfried.
Jawaban tersebut langsung mendapat apresiasi dari Menteri PKP.
Bahkan di hadapan Bupati, Kajari, Kapolres dan unsur Forkopimda lainnya, Maruarar melontarkan pernyataan yang mengundang perhatian.
Pak Kajari, Kapolres , Forkopimda dang seluruh masyarakat tolong dikawal program ini tegas Maruarar.
Menteri PKP kembali memastikan kesiapan Plt. Kadis Perkim,
“Kau benar besok bisa?” tanya Maruarar.
“Bisa, Pak,” jawab Golfried.
“Yakin?”
“Yakin,” jawab Golfried tegas.
Bahkan saat diberi kesempatan merevisi jawabannya, Golfried tetap optimis bisa menyelesaikan apa yang diminta pihak Kementerian PKP saat itu.
Selanjutnya, pejabat Kementerian PKP menjelaskan secara fisik program tersebut direncanakan mulai pertengahan Mei 2026 setelah proses administrasi dan lelang selesai.
“Rencana secara fisik kita mulai pertengahan Mei, karena harus dilelangkan dulu,” kata pejabat tersebut.
Di akhir pertemuan, Menteri Maruarar kembali menitipkan program itu kepada aparat penegak hukum dan Forkopimda.
“Titip ya Pak Kajari, Kapolres, Pak Dandim, dijaga benar, karena menurut saya ini salah satu program yang bagus sekali di Samosir,” ujar Maruarar.
Namun hingga pertengahan Juli 2026, pantauan parametertoday.com di lokasi pengerjaan fisik seperti yang dijanjikan belum dimulai.
Sebelumnya, Golfried Harianja menyatakan program tersebut masih berada dalam tahap verifikasi data oleh tim dari pusat. Ia juga menegaskan program BSPS tetap direncanakan berjalan pada tahun 2026.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Perkim Samosir mengenai kapan pelaksanaan fisik program akan dimulai.
Masyarakat kini berharap pemerintah melalui Dinas Perkim Samosir dapat memberikan informasi yang pasti terkait perkembangan program BSPS dan penataan kawasan kumuh. Program itu dinilai penting untuk peningkatan kualitas permukiman sekaligus mendukung wajah pariwisata Kabupaten Samosir.
Sebab bagi calon penerima manfaat, yang paling dinantikan bukan lagi janji maupun pernyataan optimistis, melainkan kepastian kapan program yang dijanjikan sejak Maret 2026 tersebut benar-benar direalisasikan di lapangan.
Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Dinas Perkim Kabupaten Samosir belum memberi informasi resmi terkait Program Kementerian PKP tersebut. (Uji)
