PARAMETERTODAY.COM, Samosir -Pemerintah Kabupaten Samosir dan DPRD Kabupaten Samosir resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Penandatanganan dilakukan Bupati Samosir Vandiko T. Gultom dan Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon dalam Rapat Paripurna DPRD Samosir, Senin (31/8/2026). Tahapan ini menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun depan.
Bupati Vandiko mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah membahas bersama secara intensif hingga tercapai kesepakatan.
Menurutnya, kesepakatan KUA-PPAS adalah wujud sinergitas eksekutif dan legislatif agar proses perencanaan dan penganggaran berjalan efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran.
“Dengan adanya kesepakatan ini, saya berharap sinergitas dan kolaborasi yang baik ini dapat terus kita tingkatkan untuk menjaga komitmen bersama dalam perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, transparan dan tepat sasaran,” ujar Vandiko.
Dalam KUA-PPAS 2027 termuat kebijakan, strategi, serta prioritas program dan kegiatan yang diarahkan untuk menjawab persoalan pembangunan strategis di Samosir. Penyusunannya mengacu pada Visi Pembangunan Kabupaten Samosir 2025-2029 yaitu “Samosir Unggul, Inklusif dan Berkelanjutan”.
Adapun tema RKPD Samosir 2027 adalah “Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Penguatan Ekonomi dan Inklusi Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat”.
Vandiko menjelaskan, dokumen KUA dan PPAS 2027 yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah akan difokuskan untuk mendukung program unggulan pemerintah daerah. Sekaligus selaras dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional sesuai kewenangan masing-masing.
Empat prioritas utama dalam APBD 2027 adalah:
1. Peningkatan derajat hidup masyarakat
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
3. Peningkatan kualitas infrastruktur
4. Peningkatan kualitas kinerja birokrasi melalui tata kelola berintegritas dan adaptif
“Berbagai kebijakan, strategi, dan prioritas program yang telah kita bahas bersama ditujukan untuk menangani masalah pembangunan yang strategis dan prioritas bagi daerah,” jelasnya.
Bupati juga menekankan agar seluruh tahapan penyusunan APBD 2027 dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan. Ia menargetkan persetujuan bersama Rancangan Perda tentang APBD Samosir 2027 selesai paling lambat 30 November 2026.
Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon turut menyampaikan terima kasih kepada Banggar DPRD dan TAPD atas pembahasan yang berjalan lancar hingga paripurna penandatanganan.
Nasip menyebut, setelah KUA-PPAS disepakati, dokumen tersebut menjadi pedoman bagi OPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
“Dengan selesainya kesepakatan ini, akan menjadi pedoman dalam menyusun RKA OPD untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan,” kata Nasip.
Ia meminta seluruh OPD melengkapi dokumen perencanaan dengan memperhatikan skala prioritas, mengingat keterbatasan anggaran daerah. Program dan kegiatan dalam APBD harus benar-benar diarahkan pada kebutuhan mendesak dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Nasip juga mendorong Pemkab Samosir memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat guna mendapatkan dukungan anggaran tambahan untuk pembangunan daerah.
“Kita berharap sinergitas semakin diperkuat dan pemerintah semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Sarhockel Tamba, Sekda Marudut Tua Sitinjak, Kasi Intel Kejari Samosir Juna Karokaro, para Staf Ahli Bupati, para Asisten, dan pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Samosir. (Uji)
