PARAMETERTODAY.COM, Samosir -Sikap tertutup ditunjukkan oleh Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol-PP Kabupaten Samosir, Trianto Hutabalian, saat sejumlah wartawan hendak meliput pertemuan antara Satpol-PP dan warga Parbaba di Kantor Satpol-PP Samosir.
Pertemuan tersebut digelar untuk menindaklanjuti surat teguran terkait rumah warga di sekitar Dermaga Pasir Putih Parbaba, yang disebut-sebut berada di atas lahan milik Pemerintah Kabupaten Samosir. Namun alih-alih berjalan terbuka, akses informasi justru dibatasi.
Sejumlah jurnalis yang hadir mengaku dihalangi masuk ke ruangan saat proses klarifikasi berlangsung. Mereka mempertanyakan alasan pelarangan tersebut, mengingat kegiatan itu menyangkut kepentingan publik.
“Kami hanya ingin meliput, kenapa harus dilarang? Apakah ada yang ditutup-tutupi?” ujar salah satu wartawan, Hotdon Naibaho.
Menanggapi hal itu, Trianto Hutabalian justru menunjukkan sikap defensif. Ia menegaskan bahwa pihaknya berhak mengatur jalannya kegiatan dan meminta wartawan untuk melayangkan surat resmi jika ingin melakukan peliputan.
“Kenapa kalian yang mengatur kami? Surati kami,” ucapnya dengan nada menantang, seperti ditirukan sejumlah jurnalis di lokasi.
Meski mendapat desakan, Trianto tetap bersikeras tidak memberikan akses kepada media. Ia hanya menjanjikan dokumentasi akan dibagikan setelah kegiatan selesai.
Sikap ini memicu tanda tanya besar di kalangan wartawan, yang menilai ada upaya pembatasan informasi dalam proses yang seharusnya transparan.
Padahal, pertemuan tersebut menyangkut nasib warga Parbaba, Desa Huta Bolon, Kecamatan Pangururan, yang tengah menghadapi persoalan status lahan tempat tinggal mereka. Isu ini bukan hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Tindakan pelarangan terhadap wartawan ini dinilai bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik serta menghambat fungsi pers sebagai kontrol sosial. Dalam negara demokrasi, media memiliki hak untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi, terlebih dalam isu yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Para jurnalis berharap pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, dapat mengevaluasi sikap pejabat yang dinilai tidak kooperatif terhadap media. Mereka menegaskan bahwa transparansi adalah kunci menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Jika pola pembatasan seperti ini terus terjadi, bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat akan semakin tergerus dan ruang gelap dalam pengambilan kebijakan akan semakin melebar. (Uji)
