PARAMETERTODAY.COM, Samosir -Disaat warga Desa Sihusapi, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, harus iuran untuk menambal jalan rusak, Pemerintah Kabupaten Samosir justru pamer pembangunan jalan baru senilai Rp27,85 miliar.
Kontras itu memicu tanya: ke mana arah prioritas pembangunan?
Lebih dari 15 meter rabat beton di Sihusapi dikerjakan warga secara swadaya. Dana yang terkumpul sekitar Rp6 juta. Itu dilakukan karena jalan kabupaten dan jalan provinsi menuju desa mereka rusak parah dan tak kunjung diperbaiki selama bertahun-tahun.
“Usulan sudah kami sampaikan lewat desa, kecamatan, sampai Musrenbang,” kata salah seorang warga.
Apresiasi untuk gotong royong warga tak bisa diabaikan. Tapi aksi itu juga jadi cermin: negara absen di titik paling dasar.
Pernah ke Sihusapi, Tapi…
Sihusapi bukan wilayah asing bagi Pemkab. Desember 2025, Bupati Vandiko Timotius Gultom dan Wabup Ariston Tua Sidauruk hadir di Perayaan Natal Oikumene di Gereja Katolik Stasi Santo Markus Sihusapi.
Beberapa bulan setelah kunjungan itu, warga justru turun tangan sendiri.
Sehari Setelah Viral, Muncul Monitoring Proyek Rp27,85 Miliar
Pemberitaan warga Sihusapi yang patungan perbaikan jalan sempat viral. Sehari kemudian, Bupati Vandiko muncul di pemberitaan lain: memonitoring pembangunan ruas jalan Simpang Gotting–Janji Raja sepanjang ±5 kilometer dengan nilai kontrak Rp27,85 miliar bersumber dari APBD Provinsi Sumut 2026.
Momen itu dibaca berbeda oleh warga.
“Masyarakat bisa menilai monitoring proyek Rp27 miliar itu sebagai pamer pembangunan. Sementara di Sihusapi kami patungan pakai uang sendiri,” ujar seorang warga bermarga Simarmata.
“Proyek itu penting. Tapi kalau warga sampai swadaya, mestinya itu juga jadi perhatian serius. Jangan sampai pemerintah lebih cepat hadir saat ada proyek besar, sementara keluhan jalan rusak belum pasti,” lanjutnya.
Kontras Narasi dan Realita
Lewat akun resminya Selasa, 25 Agustus 2026, Bupati menyampaikan pembangunan Simpang Gotting–Janji Raja sebagai bentuk sinergi Pemkab dan Pemprovsu untuk meningkatkan konektivitas.
Pembangunan memang kabar baik. Masalahnya, konektivitas tidak bisa hanya diukur dari nilai kontrak dan panjang jalan yang diposting di media sosial.
Konektivitas juga jalan yang dipakai anak sekolah, petani mengangkut hasil, warga ke puskesmas. Jalan yang hari ini ditambal warga dengan uang mereka sendiri.
Gotong Royong Bukan Pengganti APBD
Semangat warga Sihusapi adalah kekuatan. Tapi ia tidak boleh menjadi pengganti tanggung jawab pemerintah menyediakan infrastruktur dasar.
Jika jalan itu kewenangan kabupaten, Pemkab harus tegas menjelaskan jadwal perbaikannya. Jika kewenangan provinsi, Pemkab punya kewajiban mengawal dan mengusulkan hingga ada kepastian.
Jangan biarkan warga terjebak di tengah tarik-ulur kewenangan sementara jalan makin rusak.
Pembangunan Rp27,85 miliar layak diapresiasi jika benar memberi manfaat. Tapi manfaat itu baru nyata ketika tidak ada lagi desa yang harus patungan Rp6 juta demi jalan yang layak dilalui.
Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah pemerintah tahu. Tapi: kapan pemerintah benar-benar hadir? (Uji)
