PARAMETERTODAY.COM, Samosir –Bukan sekadar seremoni. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Samosir turun langsung mengawal penguatan Konvensi Hak Anak (KHA) lewat Bimbingan Teknis yang digelar di Aula Kantor Bupati Samosir, Rabu (18/11/2026).
Sebanyak 50 peserta dari OPD, kecamatan, desa/kelurahan, dan dunia pendidikan digembleng untuk satu tujuan: memastikan tidak ada lagi anak Samosir yang haknya terabaikan.
Hadir sebagai narasumber, Ketua DPRD Nasip Simbolon, Pabung Samosir T. Siringo Ringo, Kasi Datun Kejari Samosir Maulita Sari, dan Kanit PPA Polres Samosir Bulet Mars Swanto Lumban Batu. Turut hadir Kadis P3AP2KB Friska Situmorang, Perencana Ahli Pertama Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA RI Ignasius Alvin Krisnugrahan, dan perwakilan Dinas P3A-KB Provsu Mohammad Andi.
Bimtek ini merujuk pada Konvensi Hak Anak dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Wabup Ariston: Investasi Terbaik Samosir Adalah Anak

Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menegaskan, urusan anak bukan urusan keluarga semata.
“Pemkab Samosir berkomitmen mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Setiap anak punya hak yang sama untuk hidup, tumbuh, berkembang, dilindungi, dan didengar pendapatnya,” tegas Ariston.
Ariston mengingatkan empat prinsip dasar KHA yang wajib dipegang semua pemangku kepentingan: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak.
“Seluruh perangkat daerah dan FKPD harus meningkatkan sinergi. Ini harus menjadi gerakan bersama, terintegrasi dalam program pembangunan, bukan hanya di atas kertas,” katanya.
Ia juga menekankan anak Samosir berhak atas pendidikan layak, layanan kesehatan berkualitas, lingkungan keluarga nyaman, ruang bermain ramah anak, serta bebas dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.
“Membangun daerah bukan hanya soal infrastruktur dan ekonomi. Investasi terbaik untuk masa depan Samosir adalah anak-anak,” tutup Ariston.
DPRD: Anggaran Perlindungan Anak Harus Diprioritaskan
Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon menyatakan dukungan penuh, baik dari sisi regulasi maupun anggaran.
“Dalam bidang anggaran, perlindungan anak harus diprioritaskan. Kita harus lebih bertanggung jawab, memberi perhatian serius agar anak tidak terjerumus ke hal negatif, apalagi di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat,” ujar Nasip.
Ia berharap anak-anak Samosir bisa tumbuh menjadi generasi hebat di tanah kelahirannya sendiri.
TNI-Polri-Kejaksaan Kompak
Unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan yang hadir menegaskan komitmen yang sama: perlindungan anak harus dilakukan terpadu dan lintas sektor. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri.
Melalui kunjungan kerja FKPD dan Bimtek ini, Pemkab Samosir menargetkan satu hal yang terukur: Samosir benar-benar menjadi Kabupaten Layak Anak, tempat setiap anak tumbuh aman, nyaman, dan punya kesempatan yang sama meraih masa depan. (Uji)


