PARAMETERTODAY.COM, Samosir -Pemerintah Kabupaten Samosir tidak main-main mengejar target Pendapatan Asli Daerah. Lewat Tim Terpadu Optimalisasi PAD, Pemkab menggandeng Forkopimda, TNI, Polri, hingga Kejaksaan untuk menertibkan pajak, retribusi, dan bangunan yang belum berizin.
Langkah konkret itu dibahas dalam forum koordinasi dan evaluasi di Aula Kantor Bupati Samosir, Rabu 03/09/2026. Rapat dipimpin Asisten II Hotraja Sitanggang mewakili Bupati. Hadir juga Asisten I Tunggul Sinaga, Asisten III Arnod Sitorus, Kepala DPMPTSP Pilippi Simarmata, Kepala Bapenda Besron Sitanggang, Kasat Intel Polres Samosir Donal P. Sitanggang, Kasi Datun Kejari Samosir Maulita Sary, Danramil Pangururan, serta jajaran OPD terkait.
Realisasi Sudah Lewat Rp45 Miliar
Kepala Bapenda Besron Sitanggang memaparkan, dari 12 jenis pajak yang dikelola, target 2026 sebesar Rp40 miliar. Hingga awal September, realisasinya sudah menembus Rp26 miliar lebih.
Untuk retribusi dari seluruh OPD, dari target Rp28 miliar, sudah terkumpul Rp19 miliar lebih. Dinas Pariwisata jadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp12 miliar dari target Rp14 miliar. Disusul Dinas Perhubungan yang sudah merealisasikan Rp766 juta dari target Rp1,3 miliar.
“Kita optimis tembus Rp40 miliar di akhir Desember. Untuk 2027, target akan kita naikkan sekitar Rp8 miliar,” ujar Besron.
Agar kebocoran bisa ditekan, Bapenda terus mengembangkan aplikasi Siadapari Retribusi. Lewat aplikasi ini, petugas bisa langsung input penerimaan sehingga realisasi per OPD bisa dipantau real time.
Tertibkan Bangunan Tanpa Izin
DPMPTSP juga menyorot rendahnya kepatuhan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung. Tahun 2026, dari 72 pengajuan PBG baru 26 yang terbit. Penyebabnya: warga masih enggan mengurus izin dan keberatan biaya konsultan bersertifikat.
Penegakan sudah dimulai. Data DPMPTSP mencatat, 2024 ada 3 bangunan ditegur, 2025 ada 2 bangunan, dan 2026 melonjak jadi 28 bangunan.
“Tidak boleh ada bangunan tanpa PBG. Kita akan dampingi masyarakat lewat mitra konsultan dan menyediakan prototype desain. Yang sudah berdiri tanpa izin akan didata dan ditindak sesuai aturan,” tegas Kepala DPMPTSP Pilippi Simarmata.
APH Turun Tangan
Pemkab menegaskan penegakan tidak bisa jalan sendiri. Koordinasi dengan aparat penegak hukum diperkuat.
Kasat Intel Polres Samosir Donal P. Sitanggang menyatakan dukungan penuh. “Keamanan dan kenyamanan penting untuk iklim investasi. Kami siap kolaborasi menertibkan usaha tanpa izin, yang nunggak pajak, dan mencegah kebocoran PAD,” katanya.
Senada, Kasi Datun Kejari Samosir Maulita Sary menekankan pentingnya administrasi yang kuat sebelum menindak. “Data pelanggaran harus jelas, ada batas waktu. Kalau tidak dipenuhi, kita punya dasar hukum untuk bertindak. Sebelum penindakan, sosialisasi terpadu juga harus masif,” ucapnya.
Asisten II Hotraja Sitanggang meminta para camat jadi “mata dan telinga” di lapangan untuk mendata objek pajak baru. Satpol PP juga diminta segera menyusun SOP penertiban berdasar Perda Trantibum. Penagihan tunggakan pajak akan dikebut, termasuk rencana 2027: mobil keliling untuk PKB, pemasangan CCTV di objek vital, dan penambahan personel.
Hotraja menutup rapat dengan pesan: “Daerah harus terus berkreasi menggali sumber PAD. Tapi tetap utamakan pelayanan. ASN juga harus jadi contoh taat pajak dan membantu sosialisasi ke masyarakat.”
Dengan sinergi OPD, Forkopimda, dan digitalisasi, Pemkab Samosir menargetkan PAD 2026 tembus Rp40 miliar. Tujuannya jelas: memperluas ruang fiskal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Samosir. (Uji)
