PARAMETERTODAY, JAKARTA– Polemik Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 di Bundaran HI berbuntut panjang. Ketua Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) Hamdi Putra mendesak Kapolri mencopot Kapolda Metro Jaya dan Wakapolda Metro Jaya.
Desakan itu menyusul terungkapnya pengakuan peserta deklarasi yang digelar Polda Metro Jaya pada 29 Oktober 2026 tersebut. Peserta mengaku menerima bayaran dan memakai almamater kampus padahal bukan mahasiswa kampus itu.
“Ini bentuk pertanggungjawaban kepemimpinan. Acara resmi kepolisian menampilkan peserta dengan identitas kampus yang tidak sesuai, pimpinan harus bertanggung jawab,” kata Hamdi Putra, Sabtu (31/10/2026).
Hamdi menyoroti publikasi resmi Polda Metro Jaya yang menyebut acara diikuti sekitar 100 mahasiswa. Klaim itu menimbulkan kesan deklarasi murni inisiatif mahasiswa.
Namun fakta di lapangan berkata lain. Bayu Setiadi alias Dino mengaku bukan mahasiswa Undira meski mengenakan almamater Undira. Ia mengaku diundang komunitas, dibayar, dan jaket almamater diberi pihak lain.
“Kalau memang ada bayaran, harus dibuka siapa yang merekrut, siapa yang memberi baju, siapa yang membayar. Jangan peserta yang disuruh hadapi amarah publik sendirian,” ujarnya.
Menurutnya, yang menjadi persoalan bukan latar belakang pekerjaan peserta, melainkan penggunaan identitas kampus dalam acara yang mengatasnamakan mahasiswa.
“Setiap warga berhak ikut Sumpah Pemuda. Tapi kenapa harus pakai almamater kampus lain? Apakah peserta hanya diminta hadir atau diminta tampil sebagai mahasiswa? Itu yang harus dijawab,” tegasnya.
Hamdi juga menyinggung bantahan UBSI yang menyatakan tidak mengirim delegasi dan individu dalam video bukan mahasiswa aktif, serta atribut berbeda dari almamater resmi.
Ia menilai ironi acara tersebut sangat terlihat. Deklarasi yang menyerukan lawan hoaks, justru diterpa persoalan keaslian identitas peserta.
“Bagaimana polisi mau minta masyarakat lawan hoaks kalau informasi acaranya sendiri tidak jujur,” ucapnya.
Hamdi meminta Kapolri menurunkan tim pengawas Mabes Polri untuk memeriksa pihak yang mengambil keputusan, membuka sumber anggaran, dan mengoreksi informasi resmi yang keliru.
“Pencopotan tanpa pengungkapan fakta hanya memindahkan orang. Pemeriksaan juga jangan jadi alasan menghindari tanggung jawab pimpinan. Kapolri harus berani copot, buka fakta, dan tindak yang melanggar,” pungkasnya. (Baho/Bes)
